Tentang LPM-UMI

lpm.umi.ac.id : Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) yang diselenggarakan oleh masing-masing perguruan tinggi terdiri dari Penjaminan Mutu Internal dengan Penjaminan Mutu Eksternal (Akreditasi) berbasis data dan informasi yang dikelola dalam Pangkalan Data Perguruan Tinggi memerlukan lembaga yang bertanggungjawab melaksanakan dan mengkoordinir setiap kegiatan terkait penjaminan mutu. Universitas Muslim Indonesia sebagai salah satu perguruan tinggi swasta terbesar di bagian timur Indonesia berupaya meningkatkan mutu pendidikan tinggi sejak tahap input, proses, hingga tahap output (mutu luaran) yang berdaya saing tinggi.

Sebagai bentuk komitmen UMI dalam meningkatkan mutu, maka sejak tahun 2005 dibentuk Lembaga Penjaminan Mutu UMI (LPM UMI) berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Badan Wakaf UMI Nomor: 497/Pengurus/YBW-UMI/A/X/2005 dan mengamanahkan Ir. Anis Saleh, MT sebagai Ketua Lembaga Penjaminan Mutu pertama periode 2005-2009, selanjutnya pejabat ketua LPM berdasarkan periode masa amanahnya sebagai berikut: Dr. Ir. Abd. Mail Muri, MT masa amanah 2009-2012, Dr. dr. Sri Vitayani, SpKK masa amanah 2012, Dr. Ir. H. A. Karim Hadi, M.Sc masa amanah 2012-2015 dan Prof. Dr. Ir. Abdul Makhsud, DEA masa amanah 2015-sekarang.

 

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 51 ayat (2) yang pada dasarnya mengatur bahwa pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan;
  2. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 91 ayat (1), ayat (2), ayat (3) PP No. 19 tahun 2005 yang mengatur bahwa setap perguruan tinggi wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan sebagai pertanggungjawaban kepada stakeholders, dengan tujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan, yang dilakukan secara bertahap, sistemats, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.
  3. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Pasal 96 ayat (7) PP No. 17 tahun 2010 yang mengatur bahwa perguruan tinggi melakukan program penjaminan mutu secara internal, sedangkan penjaminan mutu eksternal dilakukan secara berkala oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) atau lembaga mandiri lain yang diberi kewenangan oleh Menteri.
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 50 tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi